Pada masa Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, penerapan sikap demokrasi menjadi salah satu isu yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah Orde Baru sebenarnya menyatakan dirinya sebagai penganut ideologi demokrasi, namun banyak yang menganggap bahwa penerapan sikap demokrasi pada masa tersebut masih jauh dari ideal. Artikel ini akan mengulas secara rinci mengenai bagaimana penerapan sikap demokrasi diterapkan pada masa Orde Baru, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait hal tersebut.
Dalam periode Orde Baru, pemerintah Suharto menekankan pentingnya stabilitas politik dan ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai cara, mulai dari pengawasan ketat terhadap media, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Meskipun ada upaya untuk membangun institusi-institusi demokrasi seperti pemilihan umum, namun kendali pemerintah terhadap seluruh proses politik sangat kuat, sehingga demokrasi yang ada pada masa tersebut seringkali dianggap sebagai “demokrasi terpimpin” atau “demokrasi terbatas”.
1. Latar Belakang Masa Orde Baru
Pada bagian ini, akan diuraikan latar belakang terbentuknya masa Orde Baru, termasuk peristiwa G30S/PKI yang menjadi pemicu berkuasanya rezim Orde Baru.
2. Konsep Demokrasi dalam Ideologi Orde Baru
Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana konsep demokrasi diinterpretasikan dalam ideologi Orde Baru, serta peran Pancasila sebagai dasar ideologi tersebut.
3. Kontrol Terhadap Media dan Kebebasan Berpendapat
Bagian ini akan mengulas secara detail tentang bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan kontrol terhadap media massa dan membatasi kebebasan berpendapat rakyat.
4. Pembatasan Partai Politik dan Sistem Pemilihan
Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana pemerintah Orde Baru membatasi partai politik yang beroperasi, serta sistem pemilihan yang diatur untuk mempertahankan stabilitas politik yang diinginkan oleh pemerintah.
5. Keterlibatan ABRI dalam Politik
Bagian ini akan membahas peran ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam politik pada masa Orde Baru, serta dampaknya terhadap demokrasi.
6. Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Keamanan
Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan menjadi salah satu ciri khas penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru.
7. Pembatasan Hak Asasi Manusia
Bagian ini akan membahas tentang pembatasan hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru, termasuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi secara sistematis.
8. Pembangunan Nasional dan Prioritas Stabilitas
Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana pembangunan nasional menjadi prioritas utama pemerintah Orde Baru, dengan mengorbankan aspek demokrasi.
9. Gerakan Pro-Demokrasi dan Konflik Sosial
Bagian ini akan mengulas gerakan-gerakan pro-demokrasi yang muncul pada masa Orde Baru, serta konflik sosial yang terjadi sebagai dampak dari penerapan sikap demokrasi yang terbatas.
10. Akhir Orde Baru dan Perubahan Menuju Demokrasi
Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana Orde Baru akhirnya berakhir dan perubahan yang terjadi dalam upaya menuju demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.
Kesimpulannya, penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Meskipun ada upaya untuk membangun institusi-institusi demokrasi, namun kendali pemerintah yang kuat dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat menyebabkan demokrasi pada masa tersebut tidak dapat berkembang secara optimal. Namun, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik di masa sekarang.
