Pada masa Orde Baru di Indonesia, demokrasi yang dilaksanakan tidak mencerminkan harapan dan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun konsep demokrasi diterapkan dalam bentuk pemilihan umum, namun ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Artikel ini akan membahas beberapa alasan mengapa demokrasi pada masa Orde Baru tidak mencapai tingkat idealitas yang diharapkan.
Satu alasan utama adalah kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok atau partai politik. Pada masa Orde Baru, kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sangat dominan, sehingga mengakibatkan kurangnya persaingan politik yang sehat. Hal ini menghambat terbentuknya sistem demokrasi yang pluralistik dan berkeadilan. Keberadaan partai oposisi yang lemah juga membuat pemerintah sulit untuk dipertanggungjawabkan atas kebijakan-kebijakan yang diambil.
Seiring dengan kekuasaan yang terpusat, Orde Baru juga dikenal dengan praktik korupsi yang merajalela. Korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah seringkali disalahgunakan oleh para pejabat yang korup. Penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
1. Penggunaan Kekuasaan untuk Keuntungan Pribadi
Pada masa Orde Baru, banyak pejabat yang menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi. Korupsi, nepotisme, dan kolusi menjadi praktik yang umum terjadi. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pemerataan sumber daya dan peluang di masyarakat. Pemerintah seharusnya bertindak sebagai pelayan publik yang adil dan transparan, namun pada masa Orde Baru, kepentingan pribadi sering kali diutamakan.
2. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul
Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul. Namun, pada masa Orde Baru, kebebasan tersebut sering kali dibatasi. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap media massa dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Hal ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan mengurangi ruang untuk kritik dan perubahan yang konstruktif.
3. Manipulasi Pemilihan Umum
Pemilihan umum pada masa Orde Baru sering kali dipenuhi dengan kecurangan dan manipulasi. Partai Golkar selalu mendominasi pemilihan umum dan sulit untuk dikalahkan oleh partai oposisi. Keterlibatan aparat keamanan dalam pemilihan umum juga menjadi masalah serius, karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan mengintimidasi lawan politik. Akibatnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik dan hasil pemilihan umum tidak mencerminkan kehendak rakyat secara adil.
4. Ketidakadilan Gender
Pada masa Orde Baru, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat terbatas. Perempuan jarang mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan gender dan kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan harus memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan politik, kesempatan berkarir, dan kebebasan berekspresi.
5. Kurangnya Pendidikan Politik
Masyarakat pada masa Orde Baru kurang mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Hal ini mengakibatkan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Masyarakat yang kurang teredukasi akan sulit untuk berpartisipasi dalam proses politik dan membuat keputusan yang cerdas. Pendidikan politik yang baik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang kritis, aktif, dan responsif terhadap isu-isu politik yang ada.
6. Kebebasan Pers yang Terbatas
Selama Orde Baru, kebebasan pers sangat terbatas. Media massa diberikan peraturan dan batasan yang ketat oleh pemerintah, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi yang objektif dan kritis. Media massa seharusnya menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pemerintah, namun pada masa Orde Baru, media massa lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda pemerintah.
7. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi
Pada masa Orde Baru, terjadi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang signifikan. Distribusi kekayaan yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial yang besar antara kelas atas dan kelas bawah. Hal ini menghambat terciptanya sistem demokrasi yang adil, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kehidupan yang layak dan kesempatan dalam berbagai bidang.
8. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Selama Orde Baru, pemerintahan tidak transparan dan kurang akuntabel terhadap rakyat. Keputusan-keputusan penting sering kali diambil tanpa melibatkan partisipasi publik dan tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat terciptanya sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel.
9. Terbatasnya Ruang Pergerakan Partai Oposisi
Pada masa Orde Baru, partai oposisi sering mengalami tekanan dan pembatasan dalam bergerak. Partai-partai oposisi sulit untuk berkembang dan mendapatkan dukungan yang cukup untuk bersaing dengan Partai Golkar yang dominan. Hal ini menghambat terbentuknya sistem demokrasi yang pluralistik dan berkeadilan.
10. Keterlibatan Militer dalam Politik
Dalam masa Orde Baru, militer memiliki peran yang signifikan dalam politik. Hal ini mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada militer dan mengurangi kebebasan politik. Militer memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan politik dan sering kali digunakan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah. Keterlibatan militer dalam politik menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengurangi ruang bagi partisipasi masyarakat.
Meskipun demokrasi pada masa Orde Baru tidak sesuai dengan harapan, perubahan yang signifikan terjadi setelah era ini berakhir. Reformasi politik dan demokratisasi membawa perubahan yang positif dalam sistem politik Indonesia. Namun, kita harus tetap belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa demokrasi kita terus berkembang dan mencerminkan kehendak rakyat.
