Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah dua landasan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal pidana, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam ruang lingkup, tujuan, dan ketentuan hukum yang diatur. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi perbedaan antara KUHP dan KUHAP secara mendalam dan komprehensif.
1. Ruang Lingkup
Dalam hal ruang lingkup, KUHP mengatur tindak pidana, jenis-jenis kejahatan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Di sisi lain, KUHAP berkaitan dengan proses peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. KUHAP memberikan panduan dan tata cara yang harus diikuti oleh penegak hukum dan hakim dalam menangani kasus pidana.
2. Tujuan
Tujuan KUHP adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan keadilan kepada korban maupun pelaku kejahatan. KUHP juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengancam pelaku kejahatan dengan sanksi yang tegas. Di sisi lain, tujuan KUHAP adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dilakukan dengan adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. KUHAP juga bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.
3. Ketentuan Hukum
KUHP mengatur berbagai tindak pidana dan sanksinya, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain-lain. KUHP menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, alasan pembenaran, serta berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Di sisi lain, KUHAP memuat ketentuan tentang proses peradilan pidana, seperti prosedur penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. KUHAP juga memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak atas pembelaan, hak atas pengacara, dan hak atas persidangan yang adil.
4. Peran dalam Sistem Peradilan Pidana
KUHP berperan sebagai landasan hukum yang digunakan oleh penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan. KUHP memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam menentukan sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Di sisi lain, KUHAP berperan sebagai panduan bagi penegak hukum, hakim, dan pihak terkait dalam melaksanakan proses peradilan pidana. KUHAP menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penanganan kasus, sehingga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kesimpulannya, KUHP dan KUHAP merupakan dua undang-undang yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal pidana, keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup, tujuan, dan ketentuan hukum yang diatur. KUHP mengatur tindak pidana dan sanksi, sementara KUHAP berkaitan dengan proses peradilan pidana. Dengan memahami perbedaan antara KUHP dan KUHAP, kita dapat lebih memahami sistem peradilan pidana di Indonesia dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam proses peradilan.
